Sekretaris Daerah menyambut Kunjungan Tim KPK di Kantor Setdakab Aceh Tamiang

Aceh Tamiang | Keadilannews.com,-Sekretaris Daerah, Drs. Asra, menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (30/10/23) siang, di ruang kerja Bupati setempat. Kedatangan tim, dalam program Roadshow Bus KPK dan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Aceh Tahun 2023.Tampak hadir mendampingi Sekda, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh & Kesra, Muslizar, Asisten perekonomian & Pembangunan, Catur Haryati, Asisten Administrasi Umum, Tri Kurnia, Inspektu Kabupaten, Aulia Azhari, Kepala Dinas Perhubungan, Syuibun Anwar, Kepala Bagian Umum Setdakab, Zubir, dan Kepala Bagian Prokopim Setdakab, Azwanil Fakhri.

Dalam penerimaan yang berlangsung sederhana nan penuh keakraban tadi, Sekda Asra menyampaikan, sedianya yang akan menerima kunjungan tim KPK adalah Pj. Bupati, namun di saat bersamaan, Pj. Bupati, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH, mesti mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden RI di Jakarta, sehingga dirinya yang menerima tim KPK di Bumi Muda Sedia.

Kepada tim KPK, Sekda Asra banyak bercerita tentang potensi Aceh Tamiang. “Aceh Tamiang ini kaya, atas minyak, bawah minyak. Tapi sayangnya kami tidak bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan optimal, karena kami tidak boleh memungut retribusi daerah dari kekayaan alam uang dikelola pihak ketiga dan mayoritas masyarakat ini,” kata Sekda.

“PAD kita relatif kecil pak, hanya sekitar Rp. 125 milyar atau 10 persen dari APBK yang mencapai Rp. 1,2 trilyun. Tapi kalau peraturannya berubah, kami pemda ini diizinkan memungut retribusi daerah atas hasil sawit saja misalnya, saya yakin PAD kami meningkat berlipat-lipat. Melalui kunjungan tim ini, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa mendorong supaya hal tersebut bisa terealisasi” terang Sekda Asra melanjutkan.

Dalam pada itu, Sekda Asra bercerita sambil mengilas balik kekuatan ekonomi daerah berasal dari sumber daya alam yang ada. Dikatakannya, tahun 1997-1998 saat krisis moneter melanda negeri, para petani dan pembudidaya sektor perikanan justru panen raya. Ini karena ketika itu terjadi lonjakan harga tandan buah segar kelapa sawit dan hasil perikanan seperti udang.

“Pun ketika masa pandemi Covid 19 kemarin. Alhamdulillah ekonomi kita tidak banyak guncangan, walau ada perlambatan,” sambung Asra.

Berbicara mengenai kerawanan bencana, Sekda Asra menjelaskan muasal bencana banjir yang rutin melanda, penyebab, serta penanganannya. Dijelaskan, kondisi sungai yang memiliki sedimentasi tinggi menyebabkan sungai kian dangkal, keadaan ini membuat debit air tidak tertampung ketika intensitas curah hujan tinggi.

“Pendangkalan ini dari hulu hingga muara sungai. Bahkan saat di waktu tertentu, ekskavator bisa menyeberang dari satu sisi ke sisi sungai lainnya karena pendangkalan tersebut,” tukasnya.

Di sisi lain, tutur Asra, keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat Pemkab Aceh Tamiang tidak bisa berbuat banyak. “Sungai Tamiang ini di bawah kewenangan dan pengelolaan Pemerintah Aceh. Kami tidak bisa berbuat banyak, karena anggarannya juga terbatas hanya pada penanganan masa darurat kebencanaan,” imbuhnya.

Dikatakan Sekda Asra, saat ini Pemkab Aceh Tamiang dan Pemerintah Aceh sedang berupaya mengajukan supaya Sungai Tamiang dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU. Dengan status tersebut, pihaknya yakin pengelolaan sungai Tamiang serta penanggulangan banjir dapat dilakukan sekaligus dan komprehensif.

Mendengarkan penjelasan Sekda tersebut, Koordinator Tim KPK, Yulianto Sapto mengatakan, pihaknya akan membantu mendorong supaya hal tersebut bisa terwujud. Ia mengatakan, mengawal optimasi pengelolaan anggaran pembangunan daerah adalah salah satu fungsi tugas lembaganya. “Kalau penanganan sungainya komprehensif, kami yakin pengelolaan anggaran daerah yang ada bisa dioptimalkan. Terlebih bila terjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif antar stakeholders,” ucapnya.(Red-Knn/Mst/Ka)